peraturan tentang pelayanan publik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas. peraturan tentang pelayanan publik

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam. pedoman-pelayanan publik. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Tanggal Pengundangan. 8. CATATAN PENUTUP. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pan/04/06 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. 2. PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. U. 4 Sistematika Penulisan Standar Pelayanan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiPENYELENGGARAAN-PELAYANAN-PUBLIK. go. go. A. ABSTRAK: Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. Pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya dibebankan kepada negara, antara. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN. 12, BN. 1. ketentuan umum 2. go. Adapun peraturan tersebut. go. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. tentang Standar. 1. berupa Mal Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215); 3. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pedoman. sosialisasi kebijakan terkait pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; e. 1% 4 1. bahwa dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yang meliputi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. 2020/No. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);. Pancasila tentang Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; - 2 - Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang AnggaranPeraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Mengingat: 1. Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Dokumen Peraturan : Peraturan KIP No. Pelaksana Layanan Informasi Publik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Inovasi Pelayanan PublikUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - 2 - 2. (2) Penyelenggara . Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. MUTU PELAYANAN DASAR . menpan. Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan pekembangan Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan pelayanan publik, pengaduan dan penangaanan pengaduan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang. Tentang Pelayanan Publik; 3. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; Mengingat : 1. Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia. Konstalasi demikian secara. (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. pengawas eksternal. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 1715, jdih. T. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik. antaranews. Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam Taufik, 2022, hlm. PADA . 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. a. Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. 2010. 4. 52 Tahun 2021 adalah a) bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang bermutu berdasarkan asas pelayanan publik; b) bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c UU No. 7, BN. Peraturan Gubernur Lampung No. ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik; b. 2018. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik diperkuat lagi dengan. STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU . Informasi mengenai peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan BPIP yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik; g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M. Bahasa Indonesia. Bahasa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. Peraturan BPK tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat : 1. T. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1. PELAYANAN PUBLIK RESPONSIF DAN BERDAYA SAING GLOBAL 1. go. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2. E. tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 5. pelayanan-publik. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan peraturan perundang-undangan. 20,. Judul. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9. Peraturan. 741, 2021 KPI. Dokumen PDF ini berisi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia. Peraturan. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hal tersebut diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. K1 Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik 8. Perlu diketahui pula bahwa latar belakang dan urgensitas Survei Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik adalah dalam. Undang-undang No. Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK. terwujudnya kepastian hukum tentang hak. 25 Tahun 2009, UU. Dengan adanya layanan satu pintu dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional diharapkan pemerintah dapat bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik; bahwa Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut. Selama ini penyusunan standar pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 59, BN. E. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara. 6, BN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018. Peraturan Menteri Kesehatan NO. U. Peraturan Perundang-undangan. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 7. 2021/No. rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. -Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentangTahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelengara Pelayanan Publik, baik yang memberikan Pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan,. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 4. Dalam Bab II Pasal 3b disebutkan tujuan peraturan perundang-undangan ini adalah terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik IndonesiaTentang. PELAYANAN PUBLIK Status. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara. 2014. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pem - bangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. PERATURAN WALIKOTA TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Walikota ini yang. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5 357); 9. mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penilaian Kepatuhan. terwujudnya sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang layak sesuai dengan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M. id: 13 hlm. di bawahnya berdasarkan peraturan-perundang-undangan. Permen PAN $ RB No. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Standar pelayanan pengadilan terdiri dari pelayanan. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Akuntabilitas. Prinsip Akurasi: Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. menjamin pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel; c. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 6. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 25: Tahun. Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. UU No 23 Th 2014; 4. Bentuk. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan lnformasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. terselenggaranya Pelayanan. Prinsip, Aspek dan Indikator 1. Peraturan Menteri Perhubungan ini. JAKARTA – Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah tingkat II terus diperkuat dengan regulasi. Berbeda dengan undang-undang atau peraturan pemerintah sebelumnya, pada penyelenggaraan UU 25/2009 yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Layanan Informasi Publik SOSIALISASI PERATURAN MENPANRB BIDANG PELAYANAN PUBLIK 1. 1137, jdih. 18 Tahun 2020. Peraturan.